Manusia Mendidik Manusia
Kado Sempena Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2001 

Oleh Firdaus LN
Budak Kampung Tengah Rt 01/Rw 02 Raya Singkep, Dabosingkep
Doktor (S3) Montpellier, Prancis, 

GELOMBANG PASANG yang mengangkat persoalaan SDM Riau melambung ke permukaan--agaknya bersamaan dengan hendak dilakukan mutasi massal Pegawai Pusat ke Daerah dalam bingkai Otda. Pada tataran birokrat, secara makro mestilah diakui bahwa SDM Birokrat Pusat lebih handal dibandingkan dengan SDM Birokrat di Daerah. Sebabnya tentulah bertaut rapat dengan kehandalan institusi yang menempah SDM di sana, meski ianya didandan dari hasil periuk belanga daerah kurasan. Selain itu, tentulah pengalaman dalam menggarap segala bentuk perencanaan proyek yang dihumban ke daerah tindasannya menjadikan Sumber Daya Otak (SDO) asal Pusat lebih terasah dibandingkan dengan SDO Daerah yang lebih terbiasa dengan rutinitas sehingga mengkerdilkan penggunaan potensi intelektualiasnya dalam mengurus Bandar. Kesamaan diantara kedua macam SDM itu agaknya dalam kelihaian memompa Sumber Daya Perut (SDP) melalui korupsi dengan memposisikan Indonesia sebagai Negara Rangking Kedua terkorup di Asia di bawah Vietnam versi Lembaga Konsultansi Risiko Politik dan Ekonomi (PERC) laporan AFP (Republika 19/3). Singapura yang hebat SDO-nya ternyata merupakan negara Asia yang paling lemah dalam hal SDP sehingga menjadikan negara penimbun sebagian pasir curian ini sebagai Negara Asia yang paling bersih dalam hal menilap duit Orang Kampung.

 
Cemas menghadapi ajang kompetisi dengan SDM Birokrat Pusat, SDM Birokrat Daerah Riau pun berduyun-duyun mendaftar ke "Universitas Hotel Pembengak" untuk membeli titel MBA. Maka suai lah bila orang kampung yang cerdas tapi termarginalisasikan selalu mencibir melalui penggal kalimat "Makin Bengak Aja..!". Alasannya sangat lah rasional karena kebanyakan (meski tidak semua) tugas-tugas kuliah para pemburu MBA ini dikerjakan oleh kerani yang sehari-sehari bergelimang dengan rutinitas birokrasi. Selain itu tentulah karena tidak mendapat berkah menggunakan Dana Orang Kampung melalui anggaran yang disusun dan disyahkannya sendiri. Dosen di Perguruan Tinggi yang sudah saban hari bertungkus lumus berolah ilmu dengan mahasiswa, masih hendak terkencing dan terberak merampungkan program Magister (S2) setelah dibebas-tugaskan untuk sementara waktu dengan taruhan meninggalkan anak bini pergi mengais ilmu, plus sunatan Tunjangan Fungsional dan tanpa rumah serta mobil dinas. Akan tetapi dalam perkembangan terkini, justru kelompok birokrat scholar ini yang ramai berteriak soal penempahan SDM Riau meski sarat dengan suara pidato politis dengan muatan penuh paradoksal.

 
Kenapa paradoks? Sebab ada berita di Harian Kampung Terkemuka bahwa "Birokrat Riau Gemari Gelar Master Ilegal" (Riau Pos 20/3) yang sejak jaman baheulak telah diharamkan memakai atribut itu. Bahkan Dikti pun telah memasang pengumuman elektronik di Tingkap Dunia http://www.dikti.org. Lebih telanjang bulat lagi bila disimak tempias air ludah Thabrani Rab via "Money Politic" (Riau Pos 29/4) atau lewat " Kanker, panau dan kurap" yang dibedah oleh Tenas Effendy (Riau Pos 3/3) dalam menyikapi perangai merebut pangsa pasar Calon Bupati pada peradaban Otda. Tak ada kesesuaian antara pidato menempatkan kehandalan SDM Riau pada papan atas untuk melayarkan Perahu Lancang Kuning ini. Sebab kalau ada tentulah Ilmuan handal Riau sekaliber Prof Dr Ir Tengku Dahril, M.Sc. tidak dilecehkan untuk menjadi Bupati (Riau Pos 9/3). 5 770 lokal rusak berat plus 5 446 rusak ringan dari 19 114 jumlah ruang belajar di Riau pekik Soemardhi Thaher lewat tingkap Garda Riau Pos (15/12/2000) tak jua mampu merubuhkan fondasi gedung baru Anggota Parlemen Riau yang terhormat dengan dana ratusan Milyar Rupiah. Bahkan kemaren telah diaminkan oleh H Saleh Djasit yang Gubernur Riau bahwa 50% SD di Riau masih rusak berat (Riau Pos 29/4). Padahal gedung parlemen kramat yang dulu, masih tegak membusung di tengah-tengah kota yang konon sering berkuah dibandingkan dengan gedung-gedung SD yang hendak rubuh di ceruk-ceruk Kampung Negeri yang perutnya berisi GAS dan Cebakan Mineral berselaputkan Minyak. Cobalah wakil orang kampung ini pergi belajar bersidang barang 1-2 semester di atas meja guru dan murid dengan taplak meja berkurap, kaki kursi yang letoi, ikut kencing berlari dan berdiri tegak dan/atau jongkok bersama guru dan murid ke dalam semak resam karena di gedung mereka tak cukup dana untuk perawatan fasilitas pencerahan di ceruk-ceruk kampung Melayu ini. Biar lah sesekali keluarga "Omar Bakri" kuli kapur ini mencoba betapa empuknya kursi berputar di gedung parlemen sambil mengambil cuti barang satu atau dua semester menghalau bau pesing WC guru yang selalu menyatu dengan WC Anak-murid.

 
Pemerintah daerah masih mau membangun sekolah dan memberi beasiswa kepada Gajah ratusan juta rupiah yang semestinya itu menjadi tanggungan para penyulap Tudung Payung Hutan Riau menjadi Tudung Payung Kelapa Sawit, sementara 71 184 (10,77%) dari 660 838 anak usia sekolah (7-15 tahun) di Riau terancam putus sekolah sebagaimana pidato Rustam S Abrus melalui corong Rantau Riau (Riau Pos 12/2). Indra Djati Sidi yang Dikdasmen melaporkan bahwa ada sekitar 3.6 juta anak Indonesia usia tingkat SLTP saat ini tidak bersekolah, baik karena tidak tertampung di lembaga persekolahan maupun karena alasan lain (Republika 17/4). Meskipun prosentase tertinggi angka putus sekolah di Indonesia berada pada tingkat SLTP sebagamaina berita KOMPAS (20/4), akan tetapi dari kuantitas anak yang putus sekolah masih berada di tingkat SD. 12 tahun Riau tidak mendapat jatah pengangkatan guru lapor Musfar Ahmad (Riau Pos 31/3), namun Riau masih kekurangan guru SD sebanyak 8.708 orang lagi--pekik Soemardhi Taher via Kaledoskop Pendidikan Riau 1999 (Riau Pos, 27/2/99). 1 200 guru SD di Pekanbaru belum mengikuti program penyetaraan DII jerit Musfar Ahmad lagi dekat tingkap Garda (Riau Pos 3/3), tapi berduyung-duyun pula pasukan pengurus bandar pergi studi banding untuk belajar cara menjinakkan prostitutor ke semenanjung sambil bernegosiasi hendak mengekspor bau pesing Pulau Bulan (Odor Polution). Entah mana-mana yang betul.

 
Sumber Dikti (2000) melaporkan bahwa dalam tahun 1999, Perguruan Tinggi Negeri (PTN termasuk Universitas terbuka) menghasilkan 277.289 lulusan Diploma (I, II, III), 78.045 lulusan sarjana S1. Sementara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan jumlah program studi sebanyak 6.517, dalam tahun yang sama telah meluluskan 230.915 tenaga kerja terdidik. Sedangkan angka pengangguran lulusan DI/II, DIII, dan SI masing-masing masih ada sebanyak 90.023, 153.696, dan 310.947 (http://www.dikti.org) 300 000 pengangguran intelek yang didominasi oleh Sarjana Ilmu Sosial kembali diteriakkan oleh Dirjen Dikti melalui koran elektronik (http://www.riauglobal.com 28/2), namun dalam dua tahun terakhir 14 PTS yang didominasi Ilmu Sosial tegak di Provinsi Riau (Riau Pos 13/2). Pidato politis yang membengakkan SDM Riau melalui kalimat "Riau adalah provinsi terkaya dengan Sumber Daya Alam dan letaknya yang strategis secara geopolitis" sudah semestikan dibisukan [terdapat sekitar 42% dan 4,2 juta penduduk Riau sekarang tergolong miskin (Riau Pos 2/5]. Sebab kalimat yang senantiasa membuat Orang Kampung malas berfikir karena keberuntungan dan kenikmatan yang dianugrahkan kepada "Makhluk Riau" inilah telah menyebakan Provinsi yang hendak "Merdeka" tersebut menghadapi batu sandungan yang dibuatnya sendiri dengan terbatasnya SDM Handal seperti yang diakui oleh Gurbenurnya dan Ketua Parlemen Riau (Riau Pos 29/4 dan 26/4). Maka benarlah pepatah ilmu tempo doeloe bahwa "Orang Bodoh adalah santapan Orang-orang pintar". Tengoklah daerah kita ini, selain sudah mashyur sebagai tempat memburu SDA, kini secara perlahan tapi pasti dirayap oleh pebinsis perut berkedok mencerdaskan SDM Riau melalui institusi ilegal yang pemperdagangkan gelar pembengak plus semakin mengaruknya prostitutor di tengah-tengah halaman bandar.

 
Paradoks Pembangunan SDM Riau ini akan semakin mengerikan bila ditautkan dengan fenomena "lost of generation Jilid I" (akibat kekurangan gizi) yang telah madang dikupas. Kini Riau dihadapkan pada cabaran "lost of generation Jilid II" (Narkoba, HIV/AIDS). Data statistik mengungkapkan bahwa Riau sekarang merupakan Provinsi ke 3 terbesar yang mengidap AIDS setelah Irian Jaya dan Jakarta dengan jumlah 170 orang; 87,06% di antaranya berasal dari Riau Kepulauan yang sekarang bernama Batam [58], Karimun [57], Kepri [21], Natuna [12], Benkalis [1]. Selebihnya di Riau Daratan Dumai [11], Pekanbaru [8], Rokan Hilir [2], Kuantan Singingi [2] (Riau Pos, 20/12/2000). Satu orang pengidap HIV telah dilkaporkan ada di Tg Batu-Kundur. Hingga akhir Desember 2000, angka kumulatif AIDS di Indonesia mencapai 452 kasus, sementara angka infeksi HIV mencapai 1 172 kasus (Kompas, 22/1/2001). Penyalahgunaan Narkoba Suntik (Injection Grug User, IDU) yang kian bertambah menyebabkan kasus HIV maupun AIDS terus mengalami peningkatan dan meluas. Untuk skala Dunia (UNAIDS/WHO 2000) melaporkan bahwa total angka kematian akibat AIDS tahun 2000 mencapai 3 juta orang dengan komposisi [juta]: Dewasa (15-49 tahun) 2.5, Wanita 1.3 dan anak <15 tahun 500.000. Sejak pertama kali AIDS terjangkit, penyakit ini telah merenggut total 21.8 juta jiwa dengan komposisi [juta]: Dewasa 17.5, wanita 9.0 dan Anak<15 tahun 4.3, sementara yang antrian menanti ajal (OHIDA) sampai dengan tahun 2000 mencapai total 36.1 juta dengan komposisi [Juta]: Dewasa 36.1, Wanita 34.7 dan Anak<15 tahun 1.4. Yang cemas menunggu kepastian mendapatkan tiket mati (Infeksi HIV) sampai dengan tahun 2000 mencapai total 5.3 juta dengan komposisi [juta]: Dewasa 4.7, Wanita 2.2 dan Anak <15 tahun mencapai 600.000 jiwa.

 
Maka bila satu juta pecandu narkoba yang dirajai anak SDM Riau berusia 13-27 tahun sekarang ini dengan status "siaga satu" (Riau Pos 13/4), 5000 pelacur liar yang gentayangan seperti ulat taik di Batam (Sijori Pos 25/1; Republika 28/4), sekitar 1000 penjaja seks di karumun yang bertambah 10 %/bulan (Riau Pos 2/5), ditambah lagi dekat Bintan, Tanjung Batu serta anak-anak yang menjadi "Budak Kartun" oleh Cakram Padat (CD) pembengak itu (Riau Pos 20/4) belum jua mampu membungkam pertengkaran elit politik Kampungan ini memperebutkan Kursi Bupati, maka benarlah kata Penulis Perisa di Riau Pos bahwa kota kita ini adalah "Kota Pekak dan Tuli". Lebih sempurna lagi bila ditambah istilah Orang Kampung Pulau Singkep bahwa selain Pekak dan Tuli, tentulah ianya juga menjadi "Kota Badak". Sebab sudah teramat banyak masukan-masukan lewat opini cetak dan elektronik disampaikan oleh Ilmuan Kampung untuk kemajuan daerah, namun tetap saja berlalu tanpa makna. Oleh karena itu generasi yang masih rabun dalam membaca ala Taufiq Ismail (Republika 14/2/2001) agaknya tidak hanya berlaku di kalangan anak-didik, akan tetapi juga para birokrat yang telah jamak dikenal pemalas membaca Kolom Opini Surat Khabar berisi ocehan para kaum Intelektual dan/atau Akademisi yang selalu dianggap musuh pengkritik yang membatasi relung ekologis birokrat. Maka terimalah amuk sosial kaum intelektual yang membuat tak sedikit para elit birokrat lari lintang pukang dan terjerembab.

 
Terhadap realitas tersebut, maka perlunya "Mendesain Visi Pembangunan SDM Riau" sebagaimana yang digelindingkan oleh Muchid Albintani (Riau Pos 30/4) adalah sangat pas, meski hal yang demikian itu semestinya telah dilakukan 20 tahun sebelum hari ini. Lebih terlambat lagi bila ditautkan dengan pembebasan halaman kampung tempat orang menjaja barang melalui pasar di erah mondial IMS-GT dan AFTA. Untuk menghasilkan karya desain SDM Riau yang monumental, maka reformasi aspek institusional (aparatur birokrasi) Pemprov Riau sebagaimana disuguhkan oleh Zulfan Heri (Riau Pos 30/4) niscaya merupakan "conditio sine qua non". Menghadapi cabaran pertukaran Sains dan Teknologi Antar Bangsa, maka kehadiran Riau Science Foundation (RSF) sangatlah diharapkan mengangkat kiprah Akademisi Riau yang terhimpun dalam Dewan Pakar dan Dewan Riset Daerah dalam kancah percaturan Dunia Iptek melalui pemberian kemudahan semisal pengurusan Paspor dan Visa ke Forum Perbincangan Iptek Internasional serta biaya partisipasi dalam forum tersebut. Tanpa itu maka makhluk yang mengaku dirinya pakar dalam institusi tersebut tetaplah eksis sebagai Pakar Kampungan, kecuali bila Yayasan ini telah memikirkan alokasi dana yang memadai untuk melanggan Jurnal Internasional cetak dan elektronik untuk mengisi dapur "think- thank" Pembangunan Riau kearah pencapaian Visi 2020. Tentu saja pencapaian impian itu akan semakin lekas bila seluruh Visi dan Misi PT yang ada di Riau berupaya "mengkiblatkan diri" kearah puncak peradaban Melayu Riau yang hendak direngkuh di langit Asia Tenggara. 

 
Tersedianya informasi yang akurat tentang spesifikasi kualifikasi SDM Riau yang dibutuhkan sekarang dan ke depan sangatlah mendesak dalam menyusun Perencanaan Pengembangan SDM Riau. Celakanya, Riau sangat miskin dengan Prof Penambang Data (data mining). Yang berserak hanyalah Prof Pemunah Hutan, Prof Pemetik Sawit, Prof Pengisap Minyak, Prof Penjual Timah, Prof Penyamun Pasir, Prof Pebisnis Lendir. Informasi untuk perakitan Peta Strategis SDM Riau 2020, mestinya sudah harus tersedia bila bila masa sehingga pekerjaan dalam menyusun Renstra penempahan SDM Riau sesuai dengan tuntutan waktu yang diperlukan pada setiap strata pendidikan [kursus singkat 1, 3, 6, 9 bulan, D1 (1 tahun), D2 (2 tahun), D3 (3 tahun), S1 (4-5 tahun), S2 (S1+2-3 tahun), S3 (S2+4-5 tahun), Pasca Doktoral (S3+1-2 tahun)], pun menjadi mudah.

  
Tanpa arah dan peruntukan yang jelas, maka Empat Milyar Rupiah per tahun alokasi beasiswa bagi Putera Daerah Riau untuk Program S2 dan S3, ditambah dengan politeknik dan 14 PTS yang telah ada, niscaya menjadi sia-sia bagi pencapaian Visi Riau 20 tahun kedepan seperti yang diimpikan oleh Pimprov Riau. Ke-MAMPU-an dan ke-MAU-an untuk bertungkus lumus menghimpun serta up-date data yang akurat dan kontinu tentang spesifikasi kualifikasi SDM Riau yang dibutuhkan oleh daerah dan jumlah SDM Riau yang hendak diserap niscaya mutlak diperlukan sebagai masukan mentah kepada Divisi Perencanaan dan Penempatan SDM Riau bagi pengolahan lanjutan, hingga menghasilkan keluaran berupa Daftar Penempatan SDM Riau menurut (1) spesifikasi bidang keahlian, (2) jenjang pendidikan yang dikehendaki, (3) jumlah SDM Riau yang dibutuhkan sesuai dengan butir (1) dan (2), serta (4) di daerah-daerah perkampungan Melayu mana saja tenaga kerja tersebut dibutuhkan. Melalui perakitan Riau Human Resources Data Base (RHRDB) ini, akan dengan mudah mengetahui secara pasti: apa, siapa, kapan, dimana, dan berapa SDM Riau itu akan diserap. Pada tataran inilah fungsi perencana penempahan SDM Riau menjadi sangat strategis, yang menuntut cara kerja yang sistematis, akurat dan terkendali. Revitalisasi fungsi tenaga perencana pada dapur ini menjadi sangat krusial bagi menghasilkan kinerja yang jelas dan terukur sehingga Kartu Kuning pun tidak belambak. 

 
Pada dataran ini--keberanian, kelihaian dan keprofesionalan dalam memilih dan menempatkan Akademisi Riau ke dalam Institusi Dewan Pakar dan Dewan Riset Daerah sebagaimana ulasan SOT yang digulirkan oleh Chaidir (Riau Pos 26/4) adalah taruhan utama. Kerelaaan dan keikhlasan mantan birokrat letoi yang tergusur dari jabatan akibat restrukturisasi SOT niscaya diperlukan, sebagaimana lazimnya di Perguruan Tinggi manakala seorang Rektor menjadi Dosen Biasa setelah habis masa jabatan struktural. Paradigma Lama tatanan birokrasi di Pemprov dimana sekali menjabat tetap menjabat berputar-putar sampai pensiun dan/atau meninggal Dunia, sudah selayaknya diganti dengan Paradigma Baru yang menjunjung Tinggi profesionalitas. Di sinilah Gubernur Riau ditantang kependekarannya dalam menarik punca tali simpul reformasi ala SOT itu.

 
Bagi pengembang institusi pendidikan, selain ketepatan dalam perencanaan Jurusan-jurusan yang hendak dibuka sehingga sesuai dengan tuntutan kualifikasi SDM Riau dan tenaga kerja di daerah (link and match) serta pencapaian Visi Pembangunan Riau 2020, niscaya merupakan hal yang teramat penting dalam pengambilan keputusan politis dalam institusi pencerahan. Pada plate form ini, eksistensi Dewan Pakar dan Dewan Riset Daerah hendaknya dapat memainkan peran strategisnya sebagai institusi "think-tank" dalam mensinerjikan seluruh potensi Akademisi Riau untuk mengisi halaman Kampung Daerah dengan SDM Melayu Riau yang handal.
Bila generator Diesel Arsitektur Riau 2020 ini mendapat perhatian yang memadai dari Pemerintah Daerah, maka tidak perlu lah akademisi handal di Perguruan Tinggi ikut meramaikan Bursa Pangsa Pasar Calon Bupati sebagai mana dirisaukan oleh Feliatra (Riau Pos 27/4). Sebab Operational Decision Makers (ODM) dan Scientific Researchers (SR) dalam Segitiga Piramida Data dan Informasi "Links between Science and Policy Making" sebagai mana dibentangkan oleh Norse & Tschirley (2000) adalah duduk bersama bersila mengambil posisi di kedua sudut lantai dasar piramida itu sambil membidik sudut ketiga yang mengerucut menuju titik puncak piramida segitiga tersebut (Visi Riau 2020). Kerenggangan simpul tali yang mempertautkan Akademisi dan Birokrat itulah yang mesti dirapatkan seperti diungkapkan kedua pakar dari University College of London bahwa: "...in many cases, policymakers do not know what kind of information they can reasonably expect (or ask for) from scientific community; they are also frequently driven factors such as expediency, cost, and vocal constituencies" (p.16). Kerenggangan simpul tali nilai-nilai saintifik dengan para pengambil kebijakan di Riau selama ini, dapat pula disimak bahwa betapa kedekutnya Birokrat di Institusi Pemerintah dan Swasta di Riau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Saintis Daerah sendiri ketimbang kepada Saintis Pusat atau bahkan Saintis Luar negeri untuk mendapatkan data dasar yang diperlukan untuk merakit sebuah proposal riset. Oleh sebab itu jangan menyalahkan Pusat yang lebih lihai dalam mengkapling-kapling halaman kampung sendiri baik darat maupun laut. 

 
Penulis sendiri pada tahun 1995 pernah dihalau oleh kepala TU Bappeda Tk I Riau dalam upaya meminta data untuk merakit proposal Riset Pemanfaatan Lahan Tailing Timah Pulau Singkep melalui pertanyaan konyol "Untuk Apa Kamu Meneliti Itu....???!!!". Masih pada tahun dan topik kajian yang sama, Staf TU Perpustakaan Kanwil Pertambangan Tk I Riau tidak kuasa memberikan izin memfotokopi Pedoman Teknis Rehabilitasi Lahan Bekas Penambangan Cebakan Mineral. Akidah pelaku birokrasi di daerah Riau ini dalam melayani Saintis Daerah sendiri mestilah berubah bila hendak mengajak Akademisi Riau bersama-sama membangun halaman Kampung. Betapa pentingnya Sains bagi Kebijakan Publik (public policy) telah didedah oleh Francis Bacon sekitar 400 tahun lalu melalui sebuah Essay tentang peran utama Saintis dalam Pemerintahan. Membuka FORA KEBIJAKAN RIAU (Riau Policy Fora, RPF) oleh Pemprov kepada Dewan Riset Daerah dan Dewan Pakar Daerah Riau niscaya sangat krusial bagi menyediakan informasi persoalaan pembangunan daerah Riau sebagai bahan mentah SR untuk merakit Riset berorientasi kepada pencapaian puncak Visi Riau 2020. Rekomendasi hasil riset ini selanjutkan mestilah dipakai oleh para Perencana Kebijakan Publik Tingkat Tinggi yang dilakukan oleh para Birokrat Handal Pimprov Riau sebelum memformulasikannya menjadi sebuah keputusan politis kebijakan pembangunan daerah. Amuk sosial yang tak berkesudahan seperti sekarang ini pun niscaya dapat diredam bila semakin banyak RFP ini dibuka untuk publik, semisal penerbitan Koran Gratis Pemerintah Kota kepada Riau Urban Society. 

 
Akhirnya dalam tautan dengan Visi pengembangan SDM Riau sekarang dan 20 tahun ke depan, maka mekanisme penyeleksian bibit-bibit unggul daerah di sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi diharapkan berjalan sesuai dengan standar bebas nilai dan kepentingan, ketat dan terkendali. Alokasi dan Distribusi Beasiswa Putera Daerah Rp 4 Milyar tidak semata-mata ditentukan oleh hanya sebuah ujung mata pena PR I setiap Perguruan Tinggi diceruk kamar. Bila perlu dilakukan oleh suatu Komisi Penyeleksi yang beranggotakan orang-orang dengan integritas independensinya tak diragukan oleh khalayak melalui sebuah forum Ilmiah Terbuka untuk membedah lekayakan calon penerima beasiswa, bebas nilai dan kepentingan tertentu. Dengan demikian budaya kempetisi secara sehat ini nantinya diharapkan akan mampu berperan sebagai inkubator kesadaran dan motivator bagi anak-didik dan Akademisi Riau untuk berprestasi secara optimal. Bila iklim akademis seperti ini nantinya telah tercipta, maka niscaya dia akan menjadi suatu kekuatan maha dahsyat yang dapat mentransformasi energi potensial Anak-anak Melayu Riau menjadi energi kinetik sehingga insan-insan brilian akan mencuat ke permukaan dan siap untuk ditempah menjadi SDM tempatan yang handal. Tanpa melalui mekanisme seperti itu, maka kesia-siaan tenaga, pikiran, waktu serta dana yang dikerahkan untuk perencanaan strategis Pemngembangan SDM Riau sekarang dan kedepan adalah Keniscayaan.***

Montpellier-Prancis, le 1 mei 2001, 03h45
____________
[ Revisi dan penyempurnaan dari naskah asli ini telah diwujudkan dalam bentuk sebuah artikel Opini berjudu "Paradoks Sumber Daya Manusia Riau" dan telah dikirim ke Harian Riau Pos tertanggal 2 Mei 2001 untuk penerbitan dalam Edisi cetak].